Komitmen Memajukan Pendidikan, Pemkab Majalengka Penuhi Standarisasi Anggaran

Majalengka, - NUANSA POST

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dijadikan Pemkab Majalengka sebagai momen untuk merefleksi terhadap tuntutan dan tantangan kebutuhan sebagai daya dukung terwujudnya merdeka belajar.

"Tentu ini merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah. Persoalan yang sedang kita hadapi yang pertama yaitu masih terus berkurangnya tenaga guru di berbagai level," ungkap Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi, Selasa (2/5/2023).

Hal ini katanya, ditandai dengan adanya pelepasan sebanyak puluhan bahkan ratusan setiap bulannya ASN yang pensiun dan yang paling banyak adalah tenaga guru.

Kemudian yang kedua, sebutnya, masih banyaknya bangunan ruang kelas laboratorium dan perpustakaan yang rusak, baik sedang maupun berat.Lalu selanjutnya yang ketiga masih belum terpenuhinya fasilitas pembelajaran yang sangat diperlukan oleh para siswa.

Sebagai komitmen politik dan politik anggaran yang digulirkan eksekutif dan legislatif, pihaknya menjawab tuntutan tantangan kebutuhan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Kabupaten Majalengka.

"Tahap level demi selevel dapat kami jawab. Untuk menjawab masih terus berkurangnya tenaga guru di berbagai level kita telah mengangkat hampir 2.380 guru dengan perjanjian kerja atau P3K," ungkapnya.

Alokasi anggaran bagi pengangkatan sebanyak ribuan ASN tenaga guru tersebut dikatakannya ditanggulangi oleh APBD Kabupaten Majalengka.

Bupati mengatakan, anggaran belanja pegawai untuk menggaji pengangkatan ribuan ASN tenaga guru yang terakhir akan diangkat pada tahun ini diperlukan dana hampir Rp211 miliar.

Walaupun mesti ditanggung anggaran daerah, namun Pemkab Majalengka dengan legislatif tengah berkomitmen dan bekerja keras akan berupaya mewujudkannya."Tidak apa-apa karena uang itu adalah untuk rakyat. Namun, permintaan kami kepada ASN tenaga guru yang nanti diangkat agar bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi disiplin serta dapat mendidik muridnya sebaik-baiknya," tuturnya.

Di sela ungkapannya itu ia pun meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Majalengka dan jajaran struktural agar terus melakukan pembinaan-pembinaan teknis edukatif, teknis operasional serta memberikan arahan agar PGRI mampu berperan membantu meningkatkan profesionalisme guru.

Begitu juga dengan kapasitas Dewan Pendidikan diminta agar membantu menelurkan konsep-konsep memetakan pendidikan di Kabupaten Majalengka.

Kemudian untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan yang kedua yaitu banyaknya atau maraknya gedung-gedung sekolah yang rusak, kelas laboratorium dan perpustakaan maka pihaknya seperti tahun-tahun sebelumnya berupaya menjemput anggaran DAK dari provinsi.

Selain itu, pihaknya juga komitmen telah menganggarkan dari APBD. Tahun ini Pemkab Majalengka akan menggelontorkan dana hampir Rp61 miliar bagi renovasi sarana dan prasarana ruang kelas baik SD SMP dan TK termasuk fasilitasi untuk mendukung kurikulum merdeka belajar."Tahun ini kita memperoleh dari DAK sebesar Rp26 miliar dengan sistem realisasi baru yaitu dilaksanakan secara swakelola oleh komite dan masyarakat," ujarnya.

Sementara untuk sumber anggaran dari APBD, Pemkab Majalengka bersama DPRD dan badan anggaran tengah berusaha mencari solusi merelokasi anggaran sebesar 20 persen demi terpenuhinya standarisasi anggaran pendidikan.

"Realokasi anggaran tambahan untuk memenuhi standarisasi untuk Dinas Pendidikan itu sebesar Rp35 mliar dari yang sudah ada pada anggaran murni. Hal ini ditujukan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Majalengka," tandas orang nomor satu di Pemkab Majalengka ini. (SITI AMINAH)