Ticker

6/recent/ticker-posts

Pemkab OKU Selatan

Ketua Umum LPKSM Banjar Patroman Jaya: “Diperlukan Transparasi Terkait Merk Obat Sirup Berbahaya “


Banjar, NUANSA POST

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum lama ini telah menemukan beberapa merek obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melewati ambang batas dan diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak, dalam kurun waktu ini di tegaskan pula oleh kementrian kesehatan (KemenKes) yang melarang pelaku usaha menjual seluruh obat sirup, dan mengingatkan konsumen untuk tidak mengkonsumsi obat sirup.

Informasi yang disampaikan oleh BPOM terkait merek obat sirup yang sudah di uji BPOM dam baru di publikasikan telah menimbulkan kecemasan di masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak anak karena obat tersebut juga diperlukan oleh anak anak, ada kekhawatira dalam hal ini adalah konsumen

 Hak konsumen yang dimaksud disini adalah hak untuk mendapatkan infomasi produk produk yang berbahaya untuk di konsumsi agar orang tua dapat mengantisipasi anak anak yang sudah terlanjur mengkonsumsi obat obat tersebut dapat di cek perkembangan kesehatannya secara berkala sehingga terhindar dari hal hal yang tidak diharapkan, hal ini diperlukan bagi orang tua yang merupakan konsumen pengguna obat."Ungkapan tersebut di sampaikan oleh Ketua Umum LPKSM Banjar Patroman Jaya (BPJ)  P Cahyo Purnomo SH ketika di temui oleh insan media di ruang kerjanya.

Ditambahkan oleh P Cahyo Purnomo SH, bahwa LPKSM ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Banjar Patronan Jaya  yang mewakili konsumen meminta BPOM dapat trasparan dan memberikan informasi lengkap terkait obat sirup yang berbahaya di konsumsi anak anak, selain itu pula agar orang tua sebagai konsumen bisa terpasilitasi hak haknya. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:"Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum".pengabaian pasal 10 ayat(1)maka Badan Publik tersebut terancam pidana sebagaimana pasal 52 Undang Undang Keterbikaan Informasi Publik yang berbunyi :

"Badan publik yang dengsn sengaja tidak menyadiakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Imfomasi Publik secara berkala, Informasi publik yang wajib di umumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) ".bukan hanya BPOM saja namun pelaku usaha juga dapat dumintai pertanggung jawabab atas peredaran obat sirup berbahaya ini yang merugikan konsumen, sehingga pelaku usaha dapat diminta ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dalam pasal 19 undang undang perlindungan konsumen menyatakan :

"Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian  konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan".selain Undang Undang keterbukaan Informasi Publik ,Kemenkes dan BPOM dapat dianggap  mengabaikan Pasal 8,Pasal 22 dan Pasal 45 B dari undang undang No 23 Tahun 2002 jo, UU No 35 Tahun 2014 jo UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlimdungan Anak (UU Perlindungan Anak)  "Ungkapnya.

 P Cahyo Purnomo selaku ketua umum sejaligus sebagai advokat, menuturkan "Beberapa pasal dalam UU PA terkait jaminan  dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak ,yakni Pasal 8 UU PA yang berbunyi sebagai berikut:"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial". Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak ".serta Pasal 45B yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak".oleh karena itu LOKSM BPJ meminta keterbukaan informasi dari BPOM nengenai merek obat sirup yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut, selain itu diharapkan KemenKes dapat bersinergi dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Ikatan Dokter Indonesia(IDI).sehingga dengan segera dapat memberikan obat obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlidungan terhadap anak "pungkas P Cahyo Purnomo SH. (RUSWAN HIMAWAN)***

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA