Ratusan Petani Singkong Geruduk Gedung DPRD Kab.Lampung Utara

Lampung Utara---NUANSA POST

Ratusan petani singkong yang tergabung dalam Persatuan Petani Singkong se-Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggugat. Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat. Selasa (16/8/2022).

Dalam aksi tersebut sempat memanas dan nyaris terjadi bentrok antara aparat keamanan dan massa. Dimana bentrok tersebut terjadi ketika peserta atau massa aksi memaksa untuk masuk ke gedung dewan dan meminta agar pihak legislatif dan eksekutif yang berada didalam gedung DPRD setempat  menemui massa aksi.

Rizki Apriansyah Abung koordinator aksi, dalam orasinya mengatakan bahwa aksi ini berangkat dari pemikiran kondisi objektif pertanian yang ada di kabupaten Lampung Utara. Dimana menurutnya, masyarakat Lampung Utara saat ini kurang lebih hampir 75% masyarakat Lampung Utara merupakan petani singkong yang menjadi sumber Ekonomi masyarakat setempat dari 23 kecamatan 15 kelurahan dan 232 desa.

” Program pemerintah yang memberikan subsidi pupuk kepada petani masih kurang tepat sasaran, terlebih lagi dengan adanya kelangkaan pupuk saat ini yang sulit untuk didapatkan oleh petani,” kata Abung sapaan akrabnya.

Dengan demikian, lanjut Abung, dengan kelangkaan pupuk itu tentunya membuta kurang maksimalnya hasil panen. Disamping itu juga, terang dia terkait kelangkaan pupuk ini juga menjadi permasalahan utama dimana harga singkong saat ini khususnya di Lampung Utara semakin menurun.

” Menurunnya harga singkong ini menambah beban kesusahan bagi para pateni singkong.” Katanya.

Di Lampung Utara saat ini lanjut dia, harga Singkok di pabrik sat ini PT. Sinar Laut Rp 1250 dengan rapaksi/potongan jenis singkong casesa 18% jenis singkong thailand 23% dan DW Rp 1050 rapaksi potongan jenis singkong casesa 13%jenis singkong Thailand 15%.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka (para petani singkong) meminta agar eksekutif dan legislatif membela petani singkong Lampung Utara untuk menstabilkan harga singkong dan mendukung hak-hak petani singkong yang tertuang dalam 10 tuntutan sebagai berikut :

1. Meminta kepada pemerintah daerah dan perusahaan pabrik singkong) membuat standar harga singkong terendah minimal Rp. 500/Kg

2. Meminta kepada pemerintah daerah dan perusahaan (pabnk singkong) Membuat standarRafaksi 6 11%

3. Meminta jaminanketersediaan pupuk subsidi di 23 1.ecamatan 15 Kelurahan dan 232 Desa Selampung Utara

4. Meminta pemerintah daerah eksekutif dan legislatif segera membentuk Peraturan Daerah PERDA) tentang harga dan rafakit petani singkong 5 Meminta kepada pemerintah darah untuk memperjelas pajak seluruh (pabrik singkong) sesuai dengan penghasilan perusahaan untuk Pendapatan Asli Daeran (PAD) lampung tara

6. Meminta kepic pemerintah daerah Cq dinas lingkungan hidup (DLH) temang kejelasan analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAI) seluruh perusahaan (pabrik singkong) di lampung utara

7. Meminta penertipan ulang perizinan seluruh perusahaan (pabrik singkong) yang di lampung utara

8 Mminta kepada dinas perdagangan untuk mengecek seluruh terat timbangan) perusahaan (pabrik singkong) selampung utara

9 Meminta kepada pemerintah daerah untuk mengusut tuntas dogaan tentang banyaknya anak cabang perusahaan (pabrik singkong) yang tidak benzin dan tidak terdaftar dalam data pajak.

10. Meminta kepada pemerintah daerah ek ckutif dan legislatif (BUPATI DAN KETUA DPRD) Lampung utara untuk menutup seluruh perusahaan (pabrik singkong) di Lumpung Utara bila mana tidak memeauhi seluruh tututan aksi masa dari petani.

Berdasarkan pantauan dilokasi, Ketua DPRD, Wansori, Wakil Bupati, Ardian Saputra didampingi Kapolres AKBP Kurniawan Ismail, Dandim 0412, Letkol. Inf. Andi Sultan dan pihak terkait menemui perwakilan aksi unrsa di halaman gedung DPRD Lampura.(RIAN)****