Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD Kab.Pangandaran Menggelar Rapat Paripurna Terkait Penetapan Persetujuan Terhadap 3 (tiga) buah Raperda Inisiatif DPRD


Pangandaran NUANSA POST
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat Paripurna terkait penetapan persetujuan terhadap 3 (tiga) buah RAPERDA inisiatif DPRD kabupaten Pangandaran. Senin 27/06/2022.

Bertempat di gedung Paripurna DPRD kabupaten Pangandaran dan hadir pada Rapat tersebut Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H. Ujang Endin ., sekertaris Daerah ,Para asisten,staf ahli , kepala SKPD dan para pejabat lingkup Pemerintah kabupaten Pangandaran .

Adapun Raperda inisiatif DPRD tersebut 1) Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase. 2) Raperda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan . 3) Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren .

Sebelumnya  pada rapat Paripurna DPRD kabupaten Pangandaran pada tanggal 06/06/2022.

Panitia khusus III DPRD kabupaten Pangandaran di beri tugas untuk membahas rancangan peraturan Daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase , Panitia khusus di beri waktu selama 14 ( empat belas) hari kerja mulai tanggal 06 Juni sampai tanggal 16 Juni 2022.

            Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah . materi muatan peraturan Daerah merupakan materi yang terkandung dalam suatu peraturan suatu peraturan daerah yang di susun sesuai teknis legal drafting atau teknis penyusunan perundang-undangan

            Sesuai ketentuan pasal 14 undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 menegaskan bahwa muatan materi peraturan Daerah Kabupaten/kota berisi muatan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penampung kondisi khusus dan /atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan peraturan Daerah harus di rencanakan secara cermat, terpadu sistematis dan di tempuh melalui prosedur yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga peraturan Daerah dapat di laksanakan serta mampu mengatur kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara secara efektif .

Dan selanjutnya hasil pembahasan setelah panitia III melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait rancangan peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase dengan membahas pasal per pasalmaka di peroleh Raperda penyempurnaan dan perubahan sebagai berikut :

 Terkait Raperda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, akan di lakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengingat dan serta perbaikan legal drafting .

Lalu terdapat penambahan pada isi pasal 1 ( satu) yaitu:

10 .pemasar perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk di perdagangkan,di simpan ,dan/ atau di pertukarkan.

Selanjutnya terdapat pasal 4 yaitu yang berbunyi :Pasal yang terlibat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI terdiri atas:Penyelenggara pelelangan ikan , nelayan dan pemasar perikanan.

Lalu terdapat perubahan isi pada pasal 5

Pasal 5: Penyelenggara Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai kewajiban untuk:menyeleksi Pemasar Perikanan, memeriksa persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter; mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayandidaratkan dan ditransaksikan di TPI.melaksanakan pelelangan ikan di TPI dengan prinsip pelayanan prima;memungut dan menyetorkan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga stabilitas harga;melaksanakan penatausahaan keuangan danpembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan ikan di TPI.Dan terdapat penambahan pasal yaitu pasal 6,pasal 7 dan pasal 8 yang berbunyi:

Pasal 6:  Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai kewajiban untuk:

membawa seluruh ikan hasil tangkapan ke TPI;menjaga mutu ikan hasil tangkapan; dan

mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI.

Pasal 7

Pemasaran Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai kewajiban untuk:datang ke TPI sebelum waktu operasional TPI dimulai; mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI;memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan;memiliki kartu peserta lelang;memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara TPI; danmenyetorkan uang jaminan.

Pemasar Perikanan yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas yang diambil dari deposit yang sudah disetor sebelum lelang.

Pasal 8 : Penyelenggara Pelelangan Ikan, Nelayan dan Pemasar Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanski administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai sanski administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

   Terdapat juga berubah isi pasal pada pasal 18 yaitu:Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Kemudian terkait Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase  akan di lakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengingat dan serta perbaikan legal drafting.

Dan terdapat penambahan ayat di pasal 12 yaitu:Rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan hanya jika diperlukan.

Terdapat perubahan isi pasal 23 yaitu:Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Konstruksi Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

            Terdapat perubahan isi pada pasal  33 yaitu: Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat   bersumber dari:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau

Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat perubahan isi pada bab  XI ketentuan penutup ayat  41 yaitu :Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

            Dari hasil pembahasan tersebut di atas maka panitia khusus III DPRD kabupaten Pangandaran mengusulkan kepada pimpinan rapat untuk menerima  laporan panitia khusus III DPRD kabupaten Pangandaran terhadap rancangan peraturan Daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran pada Rapat paripurna hari Senin tanggal 27 Juni 2022.

Laporan tersebut di atas di bacakan oleh ketua panitia khusus III DPRD kabupaten Pangandaran Ucup Supriatna.S.Pd.I. Rapat Paripurna tersebut di tutup dengan ucapan Hamdallah .(EL.)***

 

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA