Ticker

6/recent/ticker-posts

Ads

Terkait Pemberitaan, Kasi BB Kejari Dumai Antonius Sahat Haro Munte, SH., Klarifikasi Diduga "Ilegal"



Dumai, NUANSA POST

Kebakaran jenggot.. Demikian patut di sematkan kepada Kasi Barang Bukti (BB) Kejari Dumai Antonius Sahat Haro Munte, SH., saat Media memposting berita, terbit Rabu (1/12/2021) dengan judul "Kejaksaan Negeri Dumai Diduga Jual Barang Rampasan Kapal Untuk Dimusnahkan". Berita terbit, bersumber dari media online Riauterkini.Com. Dengan kata lain, seijin Riauterkini.Com.

Isi berita berupa dugaan oknum jaksa menjual barang rampasan untuk di musnahkan, 1 unit kapal bernomor KM. PKFB 1731 GT 69,45. Atas kasus ini, JPU menetapkan Paidi sebagai Terdakwa.

Hakim PN Dumai menyatakan terdakwa Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perikanan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paidi berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan,  apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Sebelum terbit, media Riauterkini.Com coba konfirmasi kebenaran isu menjual barang rampasan 1 unit kapal untuk di musnahkan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Khairul Anwar, SH., MH.

Upaya perimbangan berita  mendapatkan jawaban. Kajari Dumai mengarahkan Riauterkini.Com berkoordinasi dengan Kasi Intel Devitra Romiza, S.H., M.H. Upaya konfirmasi ternyata tidak mendapat hasil.

Konfirmasi Riauterkini.Com kepada pihak Kejasaan Negeri Dumai terkait kapal rampasan untuk dimusnahkan KM. PKFB 1731 GT. 69,45, berupa pertanyaan :

1. Kapan kapal KM. PKFB 1731 GT. 69,45 di musnahkan..?

2. Benarkah kabar dugaan adanya tranksasi jual beli kapal rampasan tersebut..? Dan tidak dilakukan pemusnahan..?

3. Informasi berkembang, kapal sudah dilakukan perubahan warna dan nomor kapal. Bagaimana tanggapan bapak terkait hal ini..?

4. Bolehkah saya mendapatkan dokumentasi video pemusnahan kapal rampasan bernomor KM. PKFB 1731 GT. 69,45...?

Upaya konfirmasi Riauterkini.Com kepada Kasi BB Antonius Sahat Haro Munte, SH., malah mendapat jawaban bukan profesional. “Minum kopi Pak, jangan lupa bahagia dan disenangi banyak orang...," balas Antonius kepada Riauterkini.Com.Mendistribusikan berita merupakan bagian dari tugas jurnalistik, sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999.

Begitu berita dengan judul "Kejaksaan Negeri Dumai Diduga Jual Barang Rampasan Kapal Untuk Dimusnahkan"  kepada Kasi BB Antonius Haro lewat chat WA, Rabu (1/12) 10.48 WIB,  beberapa jam kemudian Antonius Sahat bereaksi.

Sekitar ±14.34 WIB, Kasi BB Antonius Sahat membalas ke WA , berupa dokumen PDF, berisi klarifikasi, di sertai kalimat "Lae.., naikkan berita BB Kejari dumai".

Isi PDF, klarifikasi tentang pemusnahan BB kapal yang di maksud dalam berita tersebut. Berikut 6 shoot foto terkait pemusnahan menyertai.

"...kapal telah dimusnahkan dengan cara ditengelamkan ditengah laut, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Dumai...," demikian bunyisepenggal kalimat nya.

Dilanjutkan "...Kapal KM. PKBF 1731 GT. 69,45 An. (Terdakwa) Paidi pada tanggal 28 Juni 2021 (telah di musnahkan dengan cara ditenggelamkan) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi dari petugas AL, An. Gusjuli dan saksi Polisi An. Bayu Abdillah...".

PDF klarifikasi sempat di pertanyakan jurnalis. Karena PDF tidak berisi kop surat dan tandatangan pejabat berwenang.

Lagi-lagi, Kasi Antonius Sahat berikan jawaban yang tidak nyambung. "Minta tolong (naikkan rilis ini jadi berita, dan setelah naik) Lae share ke kawan-kawan lain," balas Antonius Sahat.

Yang jadi pertanyaan dari kronologi peristiwa ini adalah, kenapa tidak dari awal, saat Riauterkini.Com coba lakukan konfirmasi, tidak di tanggapi.

Dan lagi, nama para Jaksa yang di maksud dalam klarifikasi, tidak terang di sebut. Tertib administrasi juga tidak tertera, berupa no registrasi Surat Perintah Pemusnahan BB oleh Kepala Kejaksaan.

Tertib administrasi juga tidak tertera, berupa no registrasi Surat Perintah Pemusnahan BB oleh Kepala Kejaksaan Negeri Khairul Anwar, SH., MH. Kesimpulannya, di duga klarifikasi tersebut bukan lah klarifikasi resmi Kejari Dumai. Alias, klarifikasi abal-abal atau ilegal.

Yang jelas, upaya Riauterkini.Com untuk melakukan perimbangan berita telah sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999. Hal ini patut jadi catatan semua pihak.(RHS)

 

 



Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA