Ticker

6/recent/ticker-posts

Pajak Air Naik 1000 Persen Lebih,Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Angkat Bicara: "Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dholimi Masyarakat”


Kota Tasikmalaya,NUANSA POST

Menutup tahun 2021, Perumda Air Minum Tirta Sukapura menerima kado pahit berupa kenaikan pajak air yang melangit. Pada 19 November 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 610/Kep.713-DSDA/2021 tentang Harga Dasar Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik.

            Hal itu disampaikan Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Dadih Abdul Hadi SH.,M.Sc kepada awak media.”Walau bagaimanapun, pajak air naik 1000 persen lebih berarti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dholim kepada warga, karena sangat memberatkan masyarakat dalam situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemic Covid 19,” tegasnya

            Dadih Abdul Hadi SH.,M.Sc  menjelaskan, semula  Harga Dasar Air berdasarkan Kepgub No. 29 Tahun 2002 adalah Rp100/m3, sehingga kewajiban kami sebesar Rp139.381.920/tahun. Kemudian pada 3 September 2020, terbit KepGub No.610/Kep.504-DSDA/2020 tentang Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang menetapkan Harga Dasar Air/HDA menjadi Rp 985/m3, sehingga kewajiban Kami melonjak menjadi Rp1.361.573.630/tahun. Kenaikan fantastis sekitar 845 persen. Atas kenaikan tersebut, Bersama DPD PERPAMSI Jawa Barat, pada 5 Mei 2021, menghadap Gubernur untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan Harga Dasar Air tersebut. Dan pada 30 Juli 2021 terbit Kepgub No.610/Kep.419-DSDA/2021 tentang Penundaan Pemberlakuan KepGub No.610/Kep.504-DSDA/2020. Penundaan setengah hati, sebab terhitung Januari-Juli 2021 tetap wajib bayar pajak dengan HDA Rp 985/m3 berdasarkan Kepgub 504/2020, dan terhitung 1 Agustus membayar pajak dengan HDA Rp 100/m3 berdasarkan Kepgub 29/2002.

            Pada 19 November 2021 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur No. 610/Kep.713-DSDA/2021 tentang Harga Dasar Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik. Berdasarkan Kepgub tersebut kewajiban Pajak kami menjadi Rp1.755.920.332/tahun. Kenaikan melangit sekitar 1196 persen dibanding HDA berdasarkan Kepgub 29/2002. Dan jika mengacu pada Nota Dinas dari Dinas SDA Jawa Barat, Kepgub tersebut diberlakukan surut sejak 1 Agustus 2021. Sehingga Kegub 419/2021 tentang Penundaan seolah-olah tidak pernah ada.

            “Berdasarkan fakta hukum di atas, kami sudah mengirim surat ke Gubernur via e mail pada 17 Desember 2021 tentang keberatan dan penolakan pemberlakuan Kepgub 713/2021. Mengapa menolak? Pertama, secara filosofis tidak memenuhi prinsip keadilan, sebab tidak memperhitungkan kondisi dan kemampuan bayar wajib pajak (ability to pay). Selain membebani perusahaan, akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan hak asasi warga atas air/pelayanan air bersih/air minum, sebab kenaikan pajak air akan dibebankan kepada pelanggan sehingga tarif air menjadi semakin mahal dan pada akhirnya, warga makin enggan untuk berlangganan air bersih/air minum. “jelasnya

            Kedua secara yuridis. Secara formal pembentukan peraturan perundang-undangan proses penetapan Kepgub 713/2021 tidak mendengarkan aspirasi wajib pajak. Pertemuan dengan Gubernur 5 Mei 2021 dan Webinar pada 5 Oktober 2021, tidak berpengaruh sama sekali. Dinas Sumber Daya Air menutup mata dan telinga dari keberatan wajib pajak. Secara materiil, Kepgub 713/2021, mengacu kepada Kepgub No. 29 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang sudah tidak memiliki landasan hukum lebih tinggi karena sudah dicabut dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan. Pula, diberlakukan surut sejak 1 Agustus 2021, pada hal ditetapkan pada 19 November 2021.

Ketiga, secara sosiologis. Ada perlakuan yang diskriminatif terhadap wajib pajak. Pada satu sisi, Pemerintah Provinsi Jabar memberikan keringanan terhadap wajib pajak pemilik kendaraan, yang menimbulkan kemacetan dan polusi, namun pada saat bersamaan membebani wajib pajak yang mengurusi pelayanan publik pemenuhan hak asasi atas air.

            Keempat, secara ekonomis keputusan tersebut jelas membebani keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Kewajiban membayar pajak menjadi Rp1.755.920.332/tahun menguras hampir separuh laba perusahaan.

            “Atas kondisi di atas, kami akan berikhtiar “melawan” pemberlakuan Kepgub 713/2021, melalui upaya-upaya persuasif secara politik kepada pengambil kebijakan. Secara hukum, upaya melayangkan surat keberatan merupakan langkah awal untuk menggugat keputusan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.”pungkasnya. (M.AKMAL)***

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA