Ticker

6/recent/ticker-posts

Rapat Paripurna, Pandangan Umum Fraksi DPRD Tercatat Ada Dua Keanehan


Dumai, NUANSA POST

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Walikota H Paisal, SKM., MARS., tentang Perubahan Ranperda APBD TA 2021 Selasa (21/9/2021) di Lantai 2 Gedung DPRD Dumai tercatat 2 keanehan.

Pertama, aksi Walk Out Anggota Fraksi Demokrat DPRD Dumai.

Pandangan Fraksi yang di bacakan Supriyanto, SH., berkata

"Mengulas sekilas tahapan dan proses yang telah di lakukan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD TA 2021, antara lain :

1. Bahwa Kamis (9/08/2021) ada undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai agendakan penyampaian rancangan perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 dan rancangan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 Walikota Dumai kepada DPRD

2. Agenda Rapat Paripurna yang di tetapkan tidak jadi dilaksanakan

3. Rapat Paripurna agenda penyampaian rancangan perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 dan rancangan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 oleh Walikota Dumai kepada DPRD Dumai selanjutnya di laksanakan pada Sabtu (11/09/2021), bukan hari kerja

4. Bahwa Kamis (16/09/2021) Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda Penandatangan Nota Kesepakatan perubahan KUA TA 2021 dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021, di laksanakan hanya berselang 1 (satu) hari setelah Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 dan perubahan PPAS TA 2021. Walikota Dumai dalam rangka pembahasan Ranperda Kota Dumai tentang Perubahan APBD TA 2021 menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda tersebut kepada DPRD Dumai dalam Rapat Paripurna pada Sabtu (18/09/2021), bukan hari kerja

5. Bahwa, menindaklanjuti penjelasan Ranperda Kota Dumai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut, pada Selasa (21/09/2021), DPRD Kota Dumai melaksanakan rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Dumai terhadap penjelasan Walikota mengenai rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

6. Bahwa, sehubungan dengan pembahasan rancangan Perda Kota Dumai tentang Perubahan APBD TA 2021 tersebut, perlu kami sampaikan, hingga hari ini Fraksi Demokrat belum menerina Perda Kota Dumai tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 maupun Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2021.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, menurut pandangan Fraksi Demokrat DPRD Kota Dumai, penyusunan dan pembahasan rancangan Perda Kota Dumai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku/tidak taat asas, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 317 ayat (4) menyebutkan;  Penetapan Ranperda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

2. PP Nomor 12 Tahun 2018,  tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, sesuai Pasal 17 Juncto Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 tahun 2019,  tentang Tata Tertib sesuai Pasal 20 menyebutkan Pembahasan rancangan Perda tentang APBD  di laksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. PP Nomor 12 Tahun 2019,  tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 1 angka 85 menyebutkan, pelaksanaan Rapat adalah Hari Kerja

4. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995, tentang hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah Juncto Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996, tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian di atas, dalam rapat paripurna ini kami sampaikan kepada Yang Terhormat Saudara Walikota Dumai; Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Dumai; saudara-saudara Unsur Pimpinan Forkompinda; Rekan-Rekan Anggota Dewan, Insan Pers, serta para undangan, permohonan maaf kepada semua pihak, karena keterbatasan yang ada pada kami, Fraksi Demokrat menyatakan mundur/menarik diri dari pembahasan rancangan Perda Kota Dumai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, berikut akibat hukum yang mungkin di timbulkannya".

Setelah pembacaan pandangan Fraksi, 4 orang Anggota DPRD Dumai berdiri dan menyalami Walikota Dumai Paisal dan unsur Pimpinan DPRD Dumai dan tinggalkan ruang sidang. Sementara 1 orang Anggota Fraksi, Agus Purwanto, ST., tetap duduk di kursi Pimpinan Sidang,  dan tidak menduga langkah rekannya separtai Walk Out.

Menurut Supriyanto, selama ini, Agus Purwanto, cenderung berjalan sendiri dan mengikuti arahan dari rekan sesama anggota DPRD dari partai lain. Dan terkesan tidak pernah ikuti arah kebijakan yang di buat DPC Partai Demokrat Kota Dumai.

Ketika rekan satu Fraksi melakukan Walk Out, Agus Purwanto tidak tinggalkan ruang sidang, sekalipun dirinya bagian dari Fraksi Demokrat.

Plt Ketua DPC Demokrat Dumai Prapto Sucahyo, A.Md., saat di minta tanggapan aksi Agus Purwanto yang tidak ikut Walk Out, berkata "Kalau tak merasa Anggota Fraksi Demokrat, silahkan buat surat pernyataan pengunduran diri...!!".

Walikota Paisal menanggapi aksi Walk Out Fraksi Demokrat, berkata "Itulah Demokrasi. Itu hak Fraksi. Saya tidak mau masuk ke situ. Mekanisme Perda dan Ranperda APBD sudah saya jalankan".

Keanehan kedua, usai pembacaan naskah pandangan Fraksi Gerindra oleh Hadi Yuhandri, SP. Beliau berkata hanya 1 orang anggota Fraksi yang tidak menandatangani naskah Pandangan, yaitu Bujang. Anggota Fraksi Dapil Sungai Sembilan. Anggota DPRD yang hadir, beserta tamu undangan tertawa kecil mendengar keterangan Hadi.(Rilis/RHS)

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA