Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD kabupaten Pangandaran Sepakati KUA PPAS -RAPBD Tahun 2022


Pangandaran NUANSA POST
.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Paripurna dengan Agenda Penetapan kesepakatan kebijakan umum APBD ( KUA)serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) Tahun 2022. Senin 6/09/2021.

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin yang langsung di hadiri Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, beserta Wakil Bupati H Ujang Endin Indrawan, Sekretaris daerah, Para Staf ahli, Asisten, Kepala SKPD, Para Kabag, Sekretaris Dinas /Badan,Irban, Camat, Kabid Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pimpinan BUMN, BUMD beserta Anggota DPRD dan lainnya.

Dalam rapat Asep Noordin menyampaikan pokok pembahasan yakni .,Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah,Pada setiap Daerah  di perlukan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang di kelola secara tertib,taat, sesuai perundang-undangan .

            Asep Noordin menyampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pada setiap daerah diperlukan adanya sistim pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 89 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain mengatur bahwa:

1.Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

2. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh mentri setelah berkoordinasi dengan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

3. Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. Kondisi ekonomi makro daerah.b. Asumsi penyusunan APBDc. Kebijakan pendapatan daerah.d. Kebijakan belanja daerah.e. Kebijakan pembiayaan daerah.f. Strategi pencapaian.

4.Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.b. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun, dan c. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing program dan kegiatan.

" Instrumen sistem pengelolaan keuangan daerah berupa KUA, sebagai target pencapaian kinerja yang terukur dari program program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), meliputi plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/ kegiatan,"paparnya.

Asep Noordin dalam uraiannya menyampaikan, sebagai bentuk implementasi dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pembahasan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan memperhatikan isu isu strategis baik pusat dan provinsi, RPJMD, RKPD, maupun target pencapaian indikator makro di tahun 2022.

Sedangkan dari hasil pembahasan yang dilakukan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terhadap rancangan kebijakan APBD (KUA) tahun anggaran 2022 serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 menghasilkan beberapa butir kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Skala prioritas kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran

2022, serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada isu isu yang berkembang di masyarakat:

2. Menyepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022, serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, dengan ringkasan proyeksi APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah,

A. Sebelum pembahasan sebesar Rp1.039.936.132.219,00(satu triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah )

2. Belanja daerah,

A. Sebelum pembahasan sebesar Rp1.055.936.132.219,00

 

(Satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah )

B. Setelah pembahasan sebesar Rp1.045.936.132.219,00(Satu triliun empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah ).Defisit sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah ).

3. Pembiayaan daerah.A. Penerimaan pembiayaan.1) Sebelum pembahasan sebesar Rp. 21.000.000.000,00(Dua puluh satu miliar rupiah ).

2) Setelah pembahasan sebesar, Rp21.000.000.000,00(Dua puluh satu miliar rupiah ).

B. Pengeluaran pembiayaan.1) Sebelum pembahasan sebesar, Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah ).2) Setelah pembahasan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah ).4. Pembiayaan netto,A. Sebesar pembahasan sebesar, Rp16.000.000.000,00 (Enam belas miliar rupiah ).

B. Setelah pembahasan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah ).

" Dalam Kesimpulannya, setelah rancangan KUA serta PPAS tahun anggaran 2022 ini disepakati, harus dijadikan pedoman untuk memberikan arahan kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022, dan selanjutnya, badan anggaran telah melakukan konsultasi dan mengakomodir pendapat praksi praksi, dan Al,hamdulillah seluruh Fraksi Fraksi DPRD telah menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan badan anggaran dan menyutujui yerhadap rancangan KUA serta PPAS tahun anggaran 2022, untuk disepakati menjadi KUA serta PPAS tahun anggaran 2022," jelasnya.

Lebih lanjut Ketua DPRD memaparkan, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nota penjelasan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Pangandaran dalam rapat paripurna pada kesempatan yang lalu, telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan.

2. Dengan telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan, maka rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022

telah disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.

Didasari kesimpulan tersebut diatas, badan anggaran merekomondasikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan pmafon anggaran semwntara (PPAS) tahun anggaran 2022 untuk disepakati bersama dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara pimpinan DPRD Kabupaten

Pangandaran dengan Bupati Pangandaran.

"Laporan ini ada beberapa poin penting pembahasan di antaranya,

1.Pendapatan daerah harus dihitung secara cermat, terukur sesuai dengan potensi daerah dan situasi kondisi pada saat ini.

2. Program dan kegiatan di tahun 2022 harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2022.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku',

4. Prioritas pembangunan harus mengutamakan kepentingan publik sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

5. Perlu pemerataan program dan kegiatan di SKPD, sehingga setiap bidang dan seksi mempunyai kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran 2022.

6. Pelaksanaan kegiatan prioritas harus benar benar teranggarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dan 7. Program dan kegiatan di tahun 2022 harus merupakan upaya pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi dengan pemberdayaan.

Sementara itu Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan dalam sambutannya ini Merupakan agenda tahapan awal penyusunan APBD tahun anggaran 2022 ini, kita lalui di tengah suasana yang masih terdampak Covid -19, namun di sisi lain pelonggaran PPKM pada akhir pekan kemarin, menunjukan geliat aktivitas masyarakat dan antusiasme kunjungan wisata yang semakin membaik. Tentu hal ini menjadi dasar untuk terus menumbuhkan kepercayaan diri, sekaligus memupuk harapan bahwa kondisi tahun 2022 mendatang akan lebih baik keadaannya.

"Kita menyadari banyak hal tertunda yang terjadi, hampir selama dua tahun ini penurunan pendapatan daerah yang terjadi karena kebijakan PSBB serta PPKM dan penurunan Objek wisata tidak bisa kita hindari dan sangat berdampak pada kemampuan anggaran kita ,"terang Bupati Jeje.

Lanjutnya lagi kata Bupati Jeje, Penundaan dan pembatasan pelaksanaan program kegiatan sebagai akibat dari kebijakan Refocusing sangat terasa dampaknya. Pada proses pembangunan sekaligus terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh, namun keadaan tersebut tidak akan pulih dengan sendirinya. Kita yang dipilih untuk mampu melihat mempersepsikan, kemudian mengambil langkah langkah yang di yakini mampu untuk menghadapi dan melewati keadaan tersebut dengan ke ilmuan, kewenangan dan ketawakalan, kita harus mampu mengambil tanggung jawab untuk terus melakukan upaya upaya perbaikan yang di perlukan.

"Innalloha Laa Yughoyyirumaa Biqounin Hatta Yughoyyirumaa Bianfusihim," Sesungguhnya Alloh tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri,"ucapnya.

Sentuhan kebijakan anggaran pada penanganan Covid 19, pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, aktivitasi kegiatan ke agama'an, perbaikan layanan kesehatan dan infranstruktur pembangunan adalah upaya kita untuk kembali bangkit dan memperbaiki keadaan kita yang tertunda.

"Banyak hal yang harus kita kejar dan kita lakukan, sehingga besar pula kebutuhan belanja anggaran kita pada tahun 2022, namun di sisi lain kita telah dididik oleh pengalaman pahit dua tahun terakhir ini. Penurunan sumber pendapatan daerah, menyebabkan keterlambatan kemampuan anggaran dalam mendanai kebutuhan belanja daerah, sehingga kita di tuntut untuk semakin cerdas semakin inovatif, sekaligus waspada dan hati hati serta tanggap mengelola keadaan,"paparnya.

Upaya 3 T konsistensi penerapan protokol kesehatan baksinasi dan koordinasi yang terintegrasi adalah langkah mitigasi dan ihtiar kita untuk mewujudkan keadaan Kabupaten Pangandaran pada lepel kesiapan menjadi daerah wisata yang layak dan aman untuk di kunjungi.

Inilah yang akan menjadi triger ekonomi masyarakat dan seksligus berdampak baik pada pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran di tahun 2022." Dengan kebersamaan seluruh elmen masyarakat, kolaborasi seluruh stakeholder dan upaya keras seluruh SKPD, serta bertawakal kepada Alloh Swt, kita yakin dan optimis bahwa kebijskan umum anggaran dan PPAS tahun 2022, akan mampu kita wujudkan secara realistis," terangnya.

Bupati Jeje tambahnya, bahwa tahapan selanjutnya dari penyusunan APBD 2022, adalah penyampaian rancangan APBD dan Nota keuangan, tentu apa yang akan kami sampaikan sangat baik untuk kita telah bersama. Kita tentu mengharapkan, bahwa RAPBD tahun 2022, adalah angka yang efekrif untuk memenuhi pencapaian RPJMD yang kita tetapkan dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan tingkat Provinsi, sekaligus di harapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Pangandaran."Mari kita lakukan penelaahan bersama dengan efektif, taat azas dan tepat waktu," pungkasnya. (EL)

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA