FoMPGPR Adakan Pelatihan Pengelolaan Gambut Hadirkan Tim Ahli dan Nara Sumber Berpengalaman

 

Rupat.NUANSA POST

Dengan terbentuknya wadah Forum Masyarakat Peduli Gambut Pulau Rupat(FoMPGPR) warga masing masing-daerah turut hadir mengikuti acara Seminar dan Pelatihan Pemgelolaan Gambut sebagaimana peraturan tentang itu, dilaksakan di aula Pertemuan Kantor Camat, Selasa 14/3/2023 dimulai pkl.9:48.

Diawali kata pembukaan oleh M.Subari selaku  MC, Lansung pada pokok Pelatihan pengelolaan yang diadakan oleh PoMPGPR  oleh Salikhin,S.Sn selaku Ketua sekaligus Ketua Panitia pelaksasa Seminar Pelatihan dan Pengelolaan Gambut Lestari  Pulau Rupat pantauan media saat menyebutkan.

Menurut Salikhin,selama ini wadah perkumpulan kami menurut saya  belum pas,maka kami bentuklah sebuah Wadah PomPGPR agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya.

Selama ini belum dapat petunjuk  arahan yang bisa mendampingi keluhan masyarakat, sehingga  semua perjuangannya  jadi terhambat, maka  perkembangan kehidupan ekonomi kedepan tidak dapat berlangsung  karena adanya korporasi perushaan besar besaran di Pulau Rupat.

Secara Otomatis masyarakat berkebun terhambat. Bila  masyarakat berkebun,kebun nya terbakar, jadi bagaimana mau buat kebun? ungkap Salikhin,S.Sn pada kata sambutannya itu.

Dilanjutkannya,karena masyarakat tidak dapat perlindungan dari oknum aparat dalam pengelolaan lahan kelompok Tani,misalnya dan kita hanya diperhatikan  ketika demikian terjadi.

Namun kita musim hujan lahan dan permukiman kita selalu digenangi air terus  sehingga usaha pertanian dan perkebunan warga tidak bisa tumbuh kembang dengan baik.Bila musim panas Warga tidak berani mengelola lahannya walau sekitar kampung halaman,takut ancaman Api, apakah kampung ini hutan?  Kami ingin Kepastian Hikum yang berkeadilan bukan kepentingan sepihak.Masyarakat selalu menjadi tumbal saja karena tidak ada yang melindunginya,sebut Ketua Forum "Salikhin,S.Sn"

Selanjutnya Camat Rupat dalam kata sambutannya: Salam Bermasa ! mantap3 sambut seluruh hadirin serentak.Dengan  solawat kepada Nabi  Junjungan, puji Syukur kepada Allah swt,agar mendapat syafaatnya di Yaumil Mahsyar kelak,Aamiin.

Sambutannya pertama, penghormatan kepada pengurus  Forum Peduli Gambut, bapak Danramil, para Lurah/Kades atau mewakili,  Ketua KNPI beserta anggota,Rt/Rw,Pengurus  Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat,Agama,Pemuda dan Ormas yang hadir serta Rekan media.

Diskusi pengelolaan lahan gambut di Kecamatan Rupat ini sama-sama kita ketahui Pulau Rupat hampir 70% kawasan lahan gambut, sebut Camat.

Organisasi Melalui  Forum Gambut ini  Bersilaturahmi ke Camat Rupat ingin mengadakan Seminar dan menggunakan Sarana Gedung ini, kami tentunya meresfon baik pada pokok tujuan yang disampaikan.

Saya selaku Camat, yangm masih baru  namun tetaplah merekomodir kegiatan ini.

Bagaimana yang berperan di pengelolaan lahan gambut ini bukan saja kalangan masyarakat kelompok kita, namun perusahaan juga harus memberikan kontribusinya didalam pengelolaan lahan gambut ini.

Dimana mana tempat selalu menjadi konflik beberapa daerah, di Dumai juga demikian,kata Camat Hariadi,S.Sos,M.Si.

Lanjutnya,mereka adalah mempunyai kewajiban apa-apa yang telah menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat,

dan sesaat lagi kita memasuki pembahasan dari  arahan Nara sumber, Ada Ahli dan  pakar Lingkungan hidup. Kami Pemerintahan Kecamatan, Desa dan  Kelurahan mendukung, dan Nara sumber kita ini nantinya bukanlah kaleng-kaleng, dan saya ucapkan  pada Bupati Bengkalis  yang berkesempatan hadir mewakili staf Ahli bapak Drs.Johansyah  Syafri. Semoga nantinya dapat menyampaikan  apa-apa yang bisa disampaikan,ungkap Camat Rupat Hariadi Syamsudin,S.Sos,M.Si.

Pak Drs.Johansyah Syafri, Sataf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia Kab.Bengkalis mewaki Bupati, mengatakan;  Izinkan kami menyampaikan sambutan Bupati Bengkalis, beliau tidak dapat hadir berhubung ada acara lain tidak dapat ditinggalkan.Pesan Bupati, agar kegiatan ini di jadikan momentum, sebutnya.

Salam bermasa ! diserukan Sataf Ahli Kab.Bengkalis itu, disambut, Mantap3

Yang seakidah dengan kami mari kita bersoalawat, semoga diberi safaat.

Berupa sebuah penghargaan Kabupeten Bengkalis dan sangat pentingnya karena Pulau Rupat adalah tinggi titik rawan apai, ± 172,16 hentar laporan terbakar se- Kab.Bengkalis dan khusus Pulau Rupat ±60 hektar, upaya dilakukan sosialisasi ke masyarakat.

Kami mengingatkan agar tidak  menggunakan sistim membakar lahan jika  pembukaan lahan,pesan Ibu Bupati melalui Drs.Johansyah Syafri.

Seperti saya ketahui lahan adalah  bergambut, dan lahan masih banyak menjadi lahan tidur dan berupaya bagaiamana cara pengelolaan lahan gambut yang baik dan benar.  Begitu juga pandangan negatif, lahan gambut yang selama ini bagaimana untuk menghidupi ekonomi masyarakat. Mungkin kedepan lahan gambut dapat dipertahankan bernilai lahan ekonomis, ungkap Staf Ahli,Drs.Johansyah Safri.

Suatu saat bisa pulau Bengkalis dan Rupat  tenggelam bila kita tidak

mengelaola lahan gambut dan setidaknya kita dapat memetik manfaatnya atau hasil. Kami mengingatkan, kalau punya lahan harus ada setidaknya surat lahan atau sertifikat tanah.

 Pertama harus ada menjadi  kontribusinya kata Pak Johansyah,maka hilangkan cara-cara budaya kita melayu, apo cito tdi? aku nak cakap tadi, tapi acara sudah selesai baru nak cakap kata pak Johansyah sambil melawak.

Terkait  masalah lahan dan Gambut, Nanti tanya pakar Lingkungan pak Dr.Elviriadi, dan bagaimana juga Forum kita bisa memperjuangkan hak-hak kita selaku masyarakat,timpal Drs.Johansyah.

Setelah kegiatan ini diadakan, harus ada nilai  ekonomi masyarakat, selanjutnya  dengan resmi  acara dibuka oleh Drs. Johansyah Syafri ,mewakili Bupati "Ibu Kasmarni",demikian disampaikannya sekira pkl. 10:32.  Seminar Saya Buka.

Danramil 04 Rupat Kap. Inf.Tarman Sugianto,S.Sos,memberi pemahaman kepada hadirin, bahwa Wilayah Rupat mencapai 70% lahan gambut, selainnya adalah hutan semak belukar.Gambut bisa bermanfaat bisa membahayakan juga,katanya.

Kebakaran saat ini relatif sekikit, ini kejadian baru.Saya baru pulang dari Padang sampai ke sini langsung memadamkan api. Penyakit kebakaran adalah merugikan masyarakat luas bahkan musibah sampai negara tetangga.Kalau kejadian ini bertubi-tubi, kami bisa dipindahkan,  namun tak masalah kalau itu resiko kita. Tapi di Bukit Batu ada alat pemantau sampai 10 km nampak titik api,  saat ini masyarakat takut kadi tersangka karena tidak tahu api entah darimana kecuali ada tim pemantau dengan alat yang memastikan dimana ada titik api sehingga masyarakat tidak takut jika memang  tidak  ada membakar lahan,kata Komandan Koramil 04 Rupat.

Harapan kita bersama jangan sampai ada lagi  terjadi  kebakaran seperti beberapa tahun lalu, sampai dari pusat pun ikut ke sini, jadi bukan enak, maka bapak-bapak yang  sengsara tapi kami-kami ikut sengsara kata Danramil Kap.Inf. Tarman Sugianto,S.Sos.

Ketua Pekat IB, Herman sampaikanmya  juga setiap kali acara pertemuan,sebagai mewakili masyarakat.Saya sangat tersentuh yang di sebut pak Danramil tadi, masalah kebakaran, Lahan yang ada semak belukar itu sebenarnya ada pemiliknya atau juga milik kelompok tani, tapi tidak ada surat selain Surat,Kelompok,itupun sejak dulu tidak diakui oleh instansi akibat takut pada Perusahaan sehingga surat Kelompok banyak tidak dimunculkan bahkan ada yang dibakar oleh pemilik,takut ancaman pidana kepemilikan surat di atas lahan yang masuk konsesi,  macamana  masyarakat bisa mengambil manfaat ?  ketika kami menggarap lahan untuk bertani kami di intimidasi pak, kami bisa-bisa  dipanggil Aparat penegak Hukum, dan beberapa masyarakat dipanggil, akhirnya takut ancaman hukum,maka saya akan membela Pulau Rupat  sampai titik darah terakhir,tegasnya.

Salah satu warga petugs Desa Sri Tanjung, keluhannya, gejolak yang dialami warga soal surat lahan  agar dapat di terbitkan, namun itu  konflik besar bagi warga tentang surat lahan kenapa tidak bisa diterbitkan warga kawatir lahan tidak dapat penjelasan ? berharap surat lahan semoga dapat diterbitkan,pintanya.

Kembali perbincangan dengan staf Ahli Kab.Bengkalis Drs. Johansyah Syafri, beliau menjawab Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan itu.

Katanya konsekwensinya adalah terjadi konflik dan perlu disamapaikan  ke-Dinas Lingkungan Hidup,dan saran saya"perlu menyurati Dinas terkait" dan melengkapi status lahan sejenis apa terdiri dilahan tsb. Langsungkan ke-Kepala Dinas Lingkungan Hidup,kata Drs.Johansyah, bersambung Ke.Acara Seminar**(M SYOPRI)