Ticker

6/recent/ticker-posts

Pemkab OKU Selatan

Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran Menggelar Training Satgas Implementasi dan Penegakan Perda Kab. Pangandaran No 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok


Pangandaran,NUANSA POST
 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran menggelar acara training satuan tugas (satgas) “Implementasi dan Penegakan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) “ pada hari Senin 7 November 2022 bertempat di Hotel Grand Parigi

Acara sosialisasi implementasi dan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2022 ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yadi Sukmayadi, S.Kep.,MM dihadiri istri Bupati Pangandaran Hj.Ida Nurlaela sebagai Ketua Forum Kabupaten Pangandaran Sehat, Asda 2 Drs. H. Dadang Dimyati  , Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran drg.Asep Kemal Pasha Sp.KGA,MM yang dihadiri oleh seluruh SKPD Kab.Pangandaran dan dari unsur kepolisian, TNI beserta Satpol PP ,dengan nara sumber dari no tobacco community (noct) yang diwakili oleh Bambang Proyoto.


            Ketua No Tobacco Community (NOTC) Bambang Priyono menjelaskan, bahwa pemerintah telah menerbitkan perundang-undangan untuk sektor kesehatan, termasuk diantaranya adalah UU no 36 tahun 2009 dan PP no 109 tahun 2012. Provinsi Jawa Barat, di tiap masing-masing kabupaten kota mempunyai kompleksifitas dalam inisiasi regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perlu dukungan semua pihak untuk bisa efektif dalam inisiasi serta penegakan regulasi KTR ini.

            “Jawa Barat merupakan provinsi terluas di Indonesia yang memiliki 27 Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk terbesar 48.782.408 jiwa. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, 26,93% penduduk Jawa Barat adalah perokok. Jumlah orang yang merokok di setiapkabupaten/kota di Jawa Barat berkisar antara 21,6% hingga 31,9%. Selain itu, data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) menunjukkan 75,08% dan 73,98% penduduk berusia 10 tahun menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar asap rokok. Merokok tidak hanya meningkatkan risiko terpapar COVID-19 tetapi juga penyakit berat, kematian dan faktor risiko penyakit tidak menular (diabetes, hipertensi, jantung, kanker) yang merupakan komorbiditas Covid-19. Meski demikian, pandemi COVID-19 belum menurunkan angka perokok di Jawa Barat. Sebelum pandemi Covid-19, 24,92% penduduk Jawa Barat merokok setiap hari di tahun 2019. Tidak jauh berbeda dengan kebiasaan mereka meski mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi tahun 2020, yaitu 24,78%.”paparnya.


            Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yadi Sukmayadi, S.Kep.,MM mengatakan, pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional di arahkan guna terciptanya kesadaran,kemauan,dan kemampuan,untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rokok merupakan zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat oleh karena di rokok terdapat kurang dari 4.000 zat kimia.pengamanan rokok bagi kesehatan perlu di lakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar . Itu sebabnya paada setiap batang rokok,percantuman peringatan pada label,pengaturan produksi dan penjualan rokok,periklanan dan promosi rokok.  Selain itu perlu ditetapkannya kawasan tanpa rokok pada sarana pelayanan kesehatan,tempat proses belajar mengajar,tempat bermain,tempat ibadah,angkutan umum,dan tempat lainya dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih epektif,efisien dan terpadu,di perlukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

Kadinkes menambahkan, Kabupaten Pangandaran telah memiliki Peraturan Daerah no 2 tahun 2021 tentang Kawasan tanpa Rokok serta Peraturan Bupati no 18 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah no 2 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Selain itu Bupati Pangandaran telah membentuk Satuan Petugas (SATGAS) Penegak KTR melalui Keputusan Bupati Pangandaran no: KS.01.07.04/Kpts.160-Huk/2022.“Dalam rangka Penegakan PERDA KTR melalui Surat Edaran no. KS.17.02.04/2248-Dinkes/2022 tentang Pelaksanaan dan Penegakan KTR. Bupati Pangandaran mengharapkan agar seluruh warga menerapkan KTR di lingkunganya sesuai dengan PERDA.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. KTR ini tidak melarang orang merokok, melainkan mengatur orang boleh merokok dimana dan tidak bolehnya dimana agar dapat melindungi hak asasi setiap orang untuk menghirup udara sehat dan bersih tanpa asap rokok serta melindungi masyarakat yang bukan perokok dari paparan asap rokok orang lain. Dalam aturan ini juga sebenarnya perokok tetap dilindungi haknya agar tetap bisa merokok tetapi pada tempatnya dan asapnya tidak mengganggu orang lain yang bukan perokok.”jelasnya.


Selain itu, lanjut Yadi Sukmayadi,S.Kep,MM, pada tempat-tempat penjualan, yang menjual produk rokok, dilarang mendisplay/memajang produk rokok yang dijualanya. Serta tidak boleh adanya Iklan, Promosi dan Sponsor produk rokok, hal ini dilakukan salahsatu tujuanya adalah untuk melindungi anak-anak dan remaja dari inisiasi mengkonsumsi rokok.

            “Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat serius dalam melindungi anak- anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa serta Masyarakat secara luas dari pengaruh buruk mengkonsumsi rokok bagi Kesehatan, ekonomi dan budayanya. Terlebih Pangandaran sangat dikenal dengan wisatanya, dan bisa menerapkan Wisata sehat tanpa asap rokok. No Tobacco Community (NOTC) LSM yang bergerak dibidang Pengendalian Tembakau di Jawa Barat sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas dikeluarkanya Perda KTR dan turunannya, diharapkan dalam Implementasi dan penegakan hukum kedepanya dapat berjalan sebagaimana mestinya agar benar-benar terwujud Masyarakat Hidup Sehat Tanpa Rokok.”pungkasnya.


            Hal senada diungkapkan   Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran  drg.Asep Kemal Pasha Sp.KGA,MM, bahwa satuan tugas dari unsur unsur kedinasan juga bertugas mengsosialisasikan mengajak semua masayarakat tentang Perda KTR dan memberikan penjelasan tentang Perda KTR dan sanksi-sanksinya apabila dalam pelaksanaannya banyak yang melanggar .“Adapun sanksi sanksi yang diberikan kepada perokok jika melanggar yaitu dengan ketentuan peraturan Perda KTR dengan cara teguran dan himbauan lisan dan tulisan untuk tidak merokok di tempat yang telah ditentukan jika tetap tidak menghiraukan maka petugas yang telah di bentuk berkewajiban memberikan sanksi berupa denda paling sedikit Rp.50.000 dan paling banyak Rp.100.000 atau kurungan paling lama 6 bulan.”ujarnya

            Merujuk dari Perda KTR Kab.Pangandaran bahwa pimpinan atau lembaga badan ktr wajib menyediakan sarana atau prasarana pada KTR di tempat atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya,menyediakan tempat khusus merokok dan memasang tanda di larang merokok,pimpinan  KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya juga melaporkan pelaksanaan KTR ke kepala perangkat daerah terkait.(SUNAR)****

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA