Inspektorat Lampung Utara Segera Turunkan Timsus Terkait Hasil Audit LHP di BPK pada OPD Kesbangpol

KOTABUMI - NUANSA POST.

Terkait hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara, Inspektorat akan segera turunkan Tim Khusus (Timsus).

Menyikapi hal ini Irbanwil 1 Inspektorat Kabupaten setempat Yopi sampaikan kepada wartawan media ini diruang kerjanya pada selasa (26 Juli 2022).Dalam tuh foksi Pengawasan, Review, serta Audit, "terangnya

Yopi mengarahkan untuk konfirmasi kebagian Evaluasi dan Pengawasan, terkait temuan eksternal Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yakitu BPK., " ucapnya

Sementara Bagian Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Yuni Santoso katakan pihaknya segera turunkan Tim Khusus terkait temuan APIP dalam hal ini BPK RI pada Badan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten setempat, "tegasnya

Pihaknya memantau sejauh mana persoalan yang terjadi di Kesbangpol kita minta waktu karena kita akan melihat secara detail akan persoalan, " jelasnya Yuni Santoso

Diberitakan sebelum nya  Terkait hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Kesbangpol Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan.

Yakni, hibah kepada instansi vertikal dan 2 ormas yang tidak sesuai dengan usulan, hibah kepada 2 ormas tidak terdaftar, namun diberikan hibah. Kata Sekretaris Marcab. LMP. Lampung Utara. Usai menemui kedua ASN perwakilan Kesbangpol.

Lebih lanjut dia, memaparkan ada 2 lembaga/ ormas yang tidak mengajukan proposal namun diusulkan dan diberikan dana hibah. Bahkan ada salah satu Ormas yang masuk dalam daftar hitam mendapatkan dana hibah.

Padly Ahmad selaku Kepala Badan Kesbangpol. Telah mencairkan dana hibah untuk ormas PPM yang merupakan sebagian besar anggota nya pegawai Badan Kesbangpol,juga kuasa Anggaran.

Jika kita merujuk pada  Undang – Undang  Nomor : 34 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, menyatakan tegas ” bahwa Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan”. Jelas Sekretaris LMP Kabupaten setempat. (RIAN)