Ticker

6/recent/ticker-posts

Bupati Pangandaran Hadiri Rapat Paripurna Perihal Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS Tahun 2021


Pangandaran LHI

Bupati Pangandaran Menghadiri Undangan Rapat Paripurna perihal Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata,.Ketua beserta Wakil Ketua DPRD beserta Anggota DPRD Pangandaran, Sekertaris Daerah, Para Staf Ahli, Para Asisten, dan para Kepala SKPD sekabupaten Pangandaran.

Mengawali sambutannya Bupati Pangandaran menyampaikan rasa syukur kepada Alloh SWT yang mana pada kesempatan ini diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri undangan rapat paripurna dalam acara penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUPA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPASP) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021.

Selanjutnya Bupati Jeje mengatakan, lebih separuh perjalanan APBD tahun anggaran 2021 telah kita lalui, namun Vandemi covid-19 yang sudah berjalan hampir dua tahun ini dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini, meskipun beberapa hari terakhir menunjukkan keadaan yang membaik namun banyak hal yang tertunda dari pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang telah kita sepakati dalam APBD murni tahun anggaran 2021, kondisi tersebut terus kita evaluasi dan siasati untuk memastikan sejauh mana rencana rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2021 dapat kita tuntaskan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Masih kata Bupati, upaya perbaikan rencana program kegiatan dan  penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah perlu kita tempuh melalui mekanisme perubahan APBD, tahap awal perubahan APBD ini diawali dengan perubahan kebijakan umum anggaran (KUPA) dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS-P) yang akan dilakukan sekarang. 

Ditengah kesibukan kita menangani covid-19 yang begitu luar biasa dan upaya kita memperbaiki dan mempertahankan level, PPKM Alhamdulillah hari ini kita berada dalam lepel dua, waktu itu kita menempuh perusahaan APBD tahun anggaran 2021 tinggal sedikit, sejalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, kesepakatan akhir rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 paling lambat harus sudah selesai pada akhir September 2021 yang tersisa beberapa hari lagi, tentu hal ini menuntut kita untuk lebih bekerja ekstra keras dan seksama dalam menyusun rancangan KUPA dan PPAS-P 2021 ini.

Kesepakatan KUPA dan PPAS-P tahun 2021 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang akan ditetapkan menjadi PERDA APBDP tahun 2021 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

Perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran tahun anggaran 2021 dilakukan untuk merespon dan menyikapi perjalanan APBD 2021 yang separuhnya telah kita lalui, realisasi APBD tahun anggaran 2021 yang sudah berjalan menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengoreksi KUA dan PPAS, baik dari sisi kemampuan pendapatan maupun belanja kita, paparnya.

Bupati Jeje menambahkan, dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir semester pertama baru menunjukan pencapaian 12,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021, rendahnya pencapaian pada semester pertama tersebut disebabkan karena melemahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan kebijakan pengurangan dana transfer Pemerintah Pusat serta lambatnya realisasi bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.

"Realisasi kemampuan PAD tidak terlepas dari dampak pengetatan wilayah pada awal tahun hingga minggu lalu yang memaksa kita untuk menutup akses wisata di kabupaten Pangandaran, demikian pula dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami tekanan, sedikitnya berdampak pada pendapatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, namun demikian pelonggaran pengetatan wilayah yang menetapkan kita pada level 2 dari minggu lalu, telah menunjukkan geliat aktifitas pariwisata yang membaik, begitu pula realisasi PBB, upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan seluruh pemerintah Desa telah menunjukkan hasil yang membaik pula, kondisi inilah yang mendasari kita mengusulkan rancangan KUPA PPAS-P 2021 pada sisi pendapatan daerah optimis tercapai sesuai dengan rencana awal, sehingga tidak mengalami perubahan target PAD yaitu sebesar 350,075 Milyar rupiah.

"Dalam kelompok pendapatan Transfer, pemerintah pusat telah melakukan pengurangan anggaran dana alokasi umum dan koreksi anggaran bagi hasil sbagai bagian dari kebijakan refocusing APBN akibat Vandemi covid-19, koreksi tersebut mengakibatkan pengurangan pada PPAS 2021 sebesar 115,9 milyar rupiah dari semula 1,06 triliun rupiah pada APBD miurni menjadi 945,3 Milyar pada KUPA 2021.

Dalam kelompok pendapatan transfer antar daerah, kita mengalami peningkatan alokasi anggaran yang disebabkan oleh masuknya keputusan Gubernur Jawa Barat tentang bantuan keuangan provinsi pada awal tahun 2021sebesar 127,5 milyar rupiah, akumulasi dari pengurangan dana transfer pemerintah pusat dan adanya transfer pemerintah provinsi Jawa barat menyebabkan kenaikan pada PPSP 2021 sisi transfer sebesar 11,6 milyar rupiah.

Dengan peningkatan status PPKM di Pangandaran yang masuk level 2 mulai minggu lalu, kita memiliki peluang sekaligus tantangan besar dan tetap memelihara kewaspadaan agar geliat pariwisata di Pangandaran hingga akhir tahun ini bisa membaik.

"Tentu tidak mudah, namun dengan sinergitas dan kerja keras semua unsur masyarakat, kita yakin dan optimis bahwa keadaan akan jauh lebih baik, hal inilah yang mengakumulasi keyakinan kita bahwa peningkatan akumulasi pendapatan sebesar 11,6 Milyar dari semula 1,45 triliun pada APBD  murni 2021 menjadi 1,47 triliun pada PPSP 2021 insyaaloh dapat kita capai.

Di samping itu penyelasaian kewajiban akibat pergeseran pembayaran yang tertunda dari kegiatan yang telah di selesaikan tahun sebelum dan pendanaan insfratuktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas yang harus terus berjalan.

Dalam kelompok kerja operasi terjadi pengurangan yang besar dalam jenis belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, namun untuk jenis belanja pegawai dan belanja bunga mengalami peningkatan, pengurangan belanja operasi disebabkan karena beberapa kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa serta hibah yang terpaksa harus kita tunda, hal tersebut berjalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran merespon penanganan covid-19 yang sangat mendesak beberapa waktu lalu, adapun pengurangan belanja bantuan sosial dihitung berdasarkan realisasi yang sudah berjalan untuk kemudian diantisipasi dengan menggeser pada kelompok belanja tidakterduga, peningkatan alokasi belanja pegawai terjadi karena adanya kebijakan insentif tenaga kesehatan yang dipersyaratkan untuk memenuhi realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sedangkan belanja bunga bertambah akibat dari munculnya pembiayaan jangka pendek pemenuhan kebutuhan pendanaan diawal tahun, kondisi tersebut menyebabkan pengurangan alokasi belanja operasi sebesar 163,5 milyar rupiah.

Dalam kelompok belanja modal terjadi peningkatan yang disebabkan pergeseran dari alokasi belanja operasi akibat masuknya belanja kegiatan yang didanai oleh DAK, bantuan keuangan provinsi, refocusing kebutuhan penanganan covid-19 serta penyelesaian kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya, sehingga dalam PPASP 2021 belanja modal terakumulasi bertambah sebesar 187,2 Milyar rupiah.

Kelompok belanja tak terduga mengalami peningkatan alokasi dalam PPASP 2021 sebesar 5 milyar rupiah menjadi 7,5 milyar rupiah, hal ini terjadi disebabkan oleh penggeseran dari belanja bantuan sosial, dari kelompok belanja operasi, dan antisipasi penanganan covid-19, serta bencana lainnya.

Kelompok belanja transfer mengalami pengurangan sebesar 27,4 milyar rupiah, hal tersebut disebabkan karena pemenuhan kewajiban transfer'kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD meskipun ada penundaan bagi hasil dan pengurangan bantuan keuangan desa , namun pemenuhan siltaf dan operasional pemerintah desa tetap menjadi prioritas yang harus kita perhatikan.

Akumulasi perubahan kebijakan umum anggaran belanja yang telah kami sampaikan tersebut mengakibatkan pada PPASP 2021 mengalami kenaikan belanja sebesar 1,3 Milyar rupiah, dari semula 1,47 Milyar triliun menjadi 1,48 triliun rupiah.

Pada awal tahun 2021 badai covid-19 sedang tinggi, lokasi wisata terpaksa kita tutup, kondisi ekonomi masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap realisasi pendapatan PBB, sehingga pendapatan kita mengalami pelemahan, namun di sisi lain kebutuhan penanganan covid-19 begitu besar dan tidak terprediksi sebelumnya, kebutuhan alat medis ,obat obatan, ruang penanganan oprasi, kekurangan oksigen dan lain sebagainya, begitu pula kegiatan- kegiatan tahun lalu yang sudah selesai namun belum bisa kita bayar pada tahun yang sama, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut pada awal tahun kita melakukan pinjaman jangka pendek ke Bank BJB.

"Kondisi di atas menyebabkan munculnya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar 200 Milyar rupiah, yang bermakna bahwa pembiayaan tersebut bersifat jangka pendek dan akan kita selesaikan pada tahun ini, disisi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa telah kita sesuaikan dengan laporan keuangan Audited  sebesar 16,1 milyar rupiah, sementara kegiatan penyertaan modal daerah terpaksa kita tunda, keadaan itulah yang menyebabkan kemampuannya pembiayaan neto kita menjadi sebesar 16,1 milyar.

Bersama ini kami sampai rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUPA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPASP) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021 untuk mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. (AS)*

 

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA