Ticker

6/recent/ticker-posts

Kontraktor Jadi Korban Audit BPK di Dinas PUPR Lampura Tanpa NHP & LHP

Lampung Utara – NUANSA POST.

Beberapa Rekanan Kontraktor Pengusaha Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan Fisik tahun 2018 pada Proyek Dinas Pekerjaan umum dan pengelolaan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung utara, Diduga telah menjadi Korban dari kepentingan dan kekuasaan yang sengaja mengkondisikan mereka agar terpaksa mengembalikan Kerugian Negara yang sebenarnya bukan akibat dari Pekerjaan ataupun Kelalaian yang mereka lakukan. Menyikapi Kondisi yang dialami para Rekanan Kontraktor yang terkesan mendapatkan perlakuan tak adil dan kesewenangan dari sebuah Kepentingan dan kekuasaan yang ada saat itu, Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), melalui Ketua umumnya Alian Arsil, yang didampingi Kordinator Daerah (Korda) Lampung utara, MS. Jupri Arsil beserta jajaranya, menyatakan Keprihatinan Lembaganya dengan memberikan tanggapan, melalui Pernyataan resmi Lembaganya,  di markas mereka Jalan Jenderal Sudirman Pusat Kotabumi Kabupaten lampung utara, pada senin (26/07/2021) waktu setempat.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan LAKI secara resmi, Ketua umum Alian Arsil mengatakan," Membebankan para Rekanan Kontraktor agar mengembalikan Kerugian keuangan Negara pada kegiatan Proyek Fisik, yang telah selesai mereka kerjakan di tahun anggaran 2018, Tanpa diDasari Nilai Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tanpa melalui Prosedur serta Mekanisme yang ada, setelah lebih dari Tiga tahun, Hak mereka tak dibayarkan, meskipun Fisik pekerjaan telah mereka laksanakan sesuai Kontrak yang ada," Mengapa baru sekarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Audit," Apa Dasar Hukumnya, Berarti selama ini Pejabat di Lampung utara dapat dikatakam tak mampu dalam menjalankan Tugas kewajibanya, Atau sengaja dilakukan pembiaran karena ada kepentingan lain dari kekuasaan," Terang Alian Arsil.

Alian Arsil juga menimpali," Sangat tak lazim dan janggal, Pekerjaan Fisik tahun 2018 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung utara, yang telah sesuai dan selesai di kerjakan oleh rekanan Kontraktor saat itu, tetapi pemeriksaan Fisik kegiatanya, baru dilakukan pada tanggal 2 mei 2021," Menurut saya ini tidak Prosedural dan saya Duga cacat hukum Pada persoalanya. Semestinya Pelaksanaan Audit dilakukan setelah setahun berjalan. dalam arti, saat proyek sudah serah terima tahap ke satu, setelah Provisional Hand Ouver (PhO) dan proyek Fisik pengerjaanya, telah mencapai 100%, namun ke uangan masih dalam tahap pencairan 90%, Karena yang 10% nya di cairkan, setelah selesai masa pemeliharaan selama 3 s/6 bulan," Semestinya sebelum mereka turun ke lapangan, ada pemberitahuan ke Tim PPK, PPTK, pengawas dan pihak Rekanan Kontraktor, lalu selanjutnya mereka secara Bersama-sama turun ke lapangan. setelah mereka Cek ke Lokasi dan hasilnya ada temuan, ini yang disebut Nilai Hasil Pemeriksaan (Nhp) Dan segera memaparkan beberapa pekerjaan yang belum ataupun kurangnya Volume dalam pekerjaan yang di temukan di lapangan, kepada PPK, PPTK dan pihak Rekanan Kontraktor. Baru setelah itu, di berikan penjelasan kepada Rekanan Kontraktor, tentang adanya kerugian keuangan Negara bila kekurangan dalam Volume pekerjaan, yang tidak dilaksanakan.

Tambahnya lagi," Maka Selanjutnya, terjadilah kesepakatan antara PPK dan pihak rekanan Kontraktor untuk di kerjakan kembali, atau pihak Kontraktor mengembalikan kerugian keuangan Negara, sesuai dengan Nilai Hasil Pemeriksaan (Nhp), Baru setelah itu di sepakati oleh semua pihak, maka terbitlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," Seperti inilah Mekanismenya, baru sesuai prosedur," Jelasnya.

" Berdasarkan Fakta yang ada, serta Dugaan ada kepentingan Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam Jabatanya," Saya menduga telah ada Upaya Pembodohan terhadap Rekanan Kontraktor dan para PPK, PPTK, Pengawas serta ASN, yang terkesan di sepelekan dan Haknya di Rugikan hingga 1,3 miliyar, lantaran pekerjaan Fisik yang mereka selesaikan tahun 2018 lalu tak kunjung dibayarkan Haknya hingga saat ini. (RIAN)

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA