Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Penggunaan Bantuan Hibah Ponpes Nurul Ihsan Cikato Kec. Gunungtanjung Diduga Tidak Transparan


Kab.Tasikmalaya NUANSA POST

Dalam kontek Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi (UU Tipikor) sebagai mana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 20/2021) yaitu : kerugian keuangan negara,suap menyuap,penggelapan dalam jabatan,pemerasan,perbuatan curang,benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi,pasal 2 ayat 1 (satu) UU Tipikor jo.putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/puu-XIV/2016.Mengatur bahwa : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,di pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1000.000.000.(satu miliyar)

Seperti halnya temuan  NUANSA POST di lapangan ,  tepatnya  Kampung Cikato Rt.01/Rw.05 Desa Gunungtanjung Kec.Gunungtanjung Kab.Tasikmalaya mendapatkan bantuan yang diperuntukan "Ponpes Nurul Ihsan". Sumber dana dari bantuan propinsi Jawa Barat, dalam lampiran III. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor :79 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Hingga tanggal 28 Januwari 2021 belum ada pengerjaan.

            Ketika di konpirmasi, Ketua Yayasan di kediamannya mengatakan dengan alasan belum ada tukang pekerja seraya mengatakan baru membeli besi,  akan mengganti keramic madrasah ,namun  dikhawatirkan kegiatan pengajian tidak mau terganggu tegasnya.

            Persoalannya, penggunaan bantuan dana dari Provinsi Jawa Barat dinilai tidak transferan, sehingga menimbulkan dugaan telah terjadinya penyimpangan bantuan pemerintah tersebut, sehingga perlu adanya pemantauan dalam pengerjaan dari semua pihak baik masyarakat sekitar juga aparat yang berwenang. Hal itu dimaksudnya agar   tidak terjadi dugaan atau indikasi yang tidak diharapkan. (BUDI SUPRIADI)

 

 

Posting Komentar

0 Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA